Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menyatakan banyak berita sesat terkait aksi demonstrasi.
"Dengan berita-berita sesat yang berkembang lewat media massa dan media sosial akan membuat para demonstran terprovokasi," kata Djoko sata dihubungi Apa Kabar Indonesia tvOne, Jumat (30/3).
"Dengan berita-berita sesat yang berkembang lewat media massa dan media sosial akan membuat para demonstran terprovokasi," kata Djoko sata dihubungi Apa Kabar Indonesia tvOne, Jumat (30/3).
"Aparat dan pelaku unjuk rasa jangan dibuat seolah berlawanan," lanjutnya.
Menko Polhukam juga membantah ada mahasiwa yang tewas dalam kerusuhan di Salemba, Jakarta Pusat. "Ini berita-berita yang sangat menyesatkan," katanya.
Djoko mengatakan bahwa memang benar ada korban terluka, namun tidak ada yang tewas. Satu satpam dan enam demonstran terluka insiden itu. Mereka terkena serpihan peluru gas airmata dan dirawat di RS Cipto Mangkusomo.
Menurut Djoko, bentrok pecah karena demonstran sudah melewati batas waktu. Seharusnya, demonstrasi dilakukan maksimal hingga pukul 18.00. Namun, hingga pukul 22.00 mahasiswa belum juga membubarkan diri. Bahkan malah memblokir jalan dengan membakar ban bekas.
Djoko mengatakan bahwa memang benar ada korban terluka, namun tidak ada yang tewas. Satu satpam dan enam demonstran terluka insiden itu. Mereka terkena serpihan peluru gas airmata dan dirawat di RS Cipto Mangkusomo.
Menurut Djoko, bentrok pecah karena demonstran sudah melewati batas waktu. Seharusnya, demonstrasi dilakukan maksimal hingga pukul 18.00. Namun, hingga pukul 22.00 mahasiswa belum juga membubarkan diri. Bahkan malah memblokir jalan dengan membakar ban bekas.
"Aparat juga tidak akan memaksa dengan keras. Aparat akan menunggu kapan demonstran siap membubarkan diri, tapi tetap ada batasnya," kata Djoko.
Menko Polhukam pun meminta semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan tindakan anarkis yang merusak nilai-nilai demokrasi. Ia juga meminta agar segala bentuk penyampaian aspirasi harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
"Masyarakat tak boleh terhambat melakukan kegiatannya," katanya.
TNI dilibatkan dalam pengamanan demonstrasi menolak kenaikan harga BBM
Sebanyak 8.000 personel TNI diminta untuk membantu pengamanan unjuk rasa anti kenaikan BBM di sejumlah kawasan penting.
"TNI tidak langsung berhadapan dengan masyarakat, mereka berjaga di sekitar obyek vital," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Senin, (26/3).
Rikwanto mengatakan Polda Metro Jaya mensiagakan 22.000 personil termasuk 8.000 anggota dari TNI yang di tempatkan di kawasan obyek vital, seperti pelabuhan, bandara dan jalan tol.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menerima laporan sekitar 8.000 orang akan berunjuk rasa menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan digelar pada Selasa (27/3) besok.
Para pendemo akan melakukan aksi tersebar di wilayah Jabodetabeka, terutama di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Istana Presiden dan Gedung DPR/MPR RI.
Rikwanto menyebutkan kepolisian memiliki kewenangan meminta bantuan kepada TNI sesuai undang-undang Polri untuk menjaga ketertiban umum.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap informasi yang beredar soal akan ada unjukrasa anarkis dari sejumlah elemen masyarakat.
"Kita berharap unjuk rasa berjalan tertib, apabila masyarakat terganggu dengan informasi demo anarkis, maka laporkan saja kepada kepolisian," ujar Rikwanto.
Aparat Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh dan peserta aksi demo, yang memastikan unjukrasa akan berjalan tertib.
Di sejumlah wilayah Jakarta, pada Senin (26/3) ini sudah terlihat barisan pasukan TNI dari kesatuan marinir Angkatan Laut bersiaga seperti di daerah Taman Monas dan kawasan depan Istana Merdeka. (Ant)
Sumber : TV One
